Sports Arena – Para pejabat, menteri dan tokoh militer yang menduduki jabatan ketua umum induk olahraga bukanlah hal langka di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tidak sedikit pejabat negara yang merangkap jabatan di organisasi keolahragaan.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI pada Minggu (15/1). Erick Thohir akan bertarung dalam bursa pemilihan ketua umum PSSI periode 2023-2027. Adapun Erick menjabat menteri BUMN sejak 2019.
Sebelumnya, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum PSSI, Jumat (13/1). Pun demikian dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI.
Baca Juga:
- Duel Menarik Hiasi Lolosnya Minions ke Perempat Final
- Potret Agata Centasso, Diklaim Jadi Pesepakbola Tercantik Dunia
- Marc Marquez Pasrah Soal Pengembangan Motor RC213V Terbaru
Founder Football Institute Budi Setiawan menilai majunya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2023-2027 tidak melanggar aturan
“Gak adalah itu (yang namanya melanggar aturan), mengada-ada saja itu yg melempar isu seperti itu,” kata Budi Setiawan dalam keterangan resmi yang diterima media di Jakarta, Selasa (17/1).
“Tidak ada larangan pejabat negara atau pejabat publik menjadi pengurus cabang olahraga. Yang dilarang adalah pejabat publik menjabat pengurus KONI,” katanya menambahkan.
Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No. 3 Tahun 2005 tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum federasi cabang olahraga.
Sebagaimana tercantum pasal 40 UU SKN, hanya ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta organisasi turunannya seperti KONIDA yang tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
Pada Bab VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan Pasal 40 disebutkan, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”
Contohnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, merangkap menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).
Tidak hanya Agung Firman, berikut beberapa pejabat negara yang memiliki rangkap jabatan di organisasi keolahragaan Indonesia.
- Joni Supriyanto
Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letnan Jenderal Joni Supriyanto, turut memegang jabatan sebagai Ketua Umum PB Perbakin.
- Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sekaligus menjadi Ketua Umum Pengurus Besar IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia.
- Airlangga Hartanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, adalah Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia.
- Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, merupakan Ketua Umum Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI).
- Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, adalah Ketua Umum PB PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
- Budi Gunawan
Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum PB eSport Indonesia, organisasi induk yang menaungi olahraga E-Sport di Indonesia.
- Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) 2021-2025
- Bambang Soesatyo
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), resmi menjabat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2021-2024.
- La Nyalla Mahmud Mattalitti
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti kini menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia periode 2022-2026.
- Utut Adianto
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, yang juga grandmaster catur memimpin PB Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) selama dua periode ini.
- Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto Mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Juni tahun lalu, menggantikan Sofyan Djalil.
Sebelum menjabat sebagai menteri, Hadi Tjahjanto disepakati untuk menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (FORKI) periode 2019-2023.
